BAKTI berupaya tutup kesenjangan digital Indonesia

 

Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang berupaya untuk memecah kesenjangan digital di Indonesia dan memungkinkan semua orang terhubung ke Internet sebagai bagian dari Agenda Transformasi Digital.


“Kesenjangan digital tetap menjadi tantangan terbesar kami,” kata Danny Januar Ismawan, direktur layanan telekomunikasi dan informasi sosial dan pemerintah di BAKTI, pada webinar T20 hari Selasa, “Broadband Bermakna untuk Ekonomi Biru dan Hijau.” Kata saya di.


Menurut catatan Badan Komunikasi dan Informatika, 12.548 desa dan jalan belum menggunakan layanan seluler 4G. Jumlah desa dan jalan di Indonesia adalah 83.218.


Untuk mengisi kekosongan tersebut, BAKTI memaparkan lima proyek besar pada webinar G20 Indonesia Presidential Engagement Group.


Proyek pertama, pembangunan jaringan backbone paraparing, selesai pada 2019. Dengan total panjang 12.229 kilometer, jaringan berbasis kabel serat optik dan jaringan nirkabel gelombang mikro ini menghubungkan 90 negara bagian/kota di wilayah paling maju, sekitar, dan tertinggal (3T).


Opsi kedua adalah membangun tower 4G Base Station (BTS) di kawasan 3T. Hingga akhir tahun ini, BAKTI menargetkan membangun total 7.904 menara BTS.


Ketiga, memberikan solusi akses Internet untuk layanan publik seperti sekolah, komite desa, dan lembaga layanan medis. Dalam proyek ini, BAKTI akan menggunakan teknologi serat optik, jaringan nirkabel, WiFi, internet berbasis satelit atau VSAT untuk memungkinkan lokasi tersebut terhubung ke jaringan internet.


Hingga triwulan II-2020, BAKTI memiliki total 11.589 titik layanan publik yang terkoneksi internet.


Keempat, memperkuat ekosistem digital, khususnya di ruang 3T. Dalam proyek ini, BAKTI telah bermitra dengan banyak lembaga untuk memberikan pelatihan dan dukungan tentang cara menggunakan perangkat telekomunikasi.


Rencana terakhir adalah pengadaan satelit multiguna SATRIA-1 yang akan mengorbit pada 2023. Saat beroperasi, satelit akan melayani 150.000 titik layanan publik yang belum terjangkau layanan broadband terestrial.